Concong Tengah

Perundangan Desa

                               

 

 

 

 

 

KEPALA DESA CONCONG TENGAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

 

PERATURAN DESA CONCONG TENGAH

NOMOR : 02 TAHUN 2018

 

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA CONCONG TENGAH

Menimbang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

  1. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu diatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Concong Tengah;

 

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Concong Tengah;

 

 

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);

 

  1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4438);

 

  1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5234);

 

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

 

  1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5601);.

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tenatng Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenatng Desa (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 );

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2015);

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2014).

 

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CONCONG TENGAH

 

dan

 

KEPALA DESA CONCONG TENGAH

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan     :   PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir .
  2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
  3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
  4. Camat adalah Camat Concong.
  5. Desa adalah Desa Concong Tengah
  6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Concong Tengah
  7. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Concong Tengah
  8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Concong Tengah
  9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Concong Tengah
  10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia.

 

 

 

  1. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Concong Tengah berdasarkan asal usul dan adat istiadat Desa Concong Tengah yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
  2. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
  3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  4. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan staf.
  5. Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
  6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
  7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama Badan permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

 

BAB  II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)

PEMERINTAH DESA

 

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Pemerintah Desa

 

Pasal 2

 

Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Concong Tengah menggunakan Tipe II.

Pasal  3

 

(1)  Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2)  Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

(3)  Perangkat Desa terdiri dari :

  1. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh:
    1. Urusan Umum
    2. Urusan Perencanaan dan Keuangan

Yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan

  1. Pelaksana Teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi terdiri dari :
    1. Seksi Pemerintahan
    2. Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan
    3. Pelaksana Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Dusun terdiri dari :
      1. Dusun 1
      2. Dusun 2
      3. Dusun 3
      4. Dusun 4

(4)  Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusan dan Kepala Seksi dapat dibantu oleh seorang Staf, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan Desa.

(5)  Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(6)  Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

 

Bagian Kedua

Tata Kerja Pemerintah Desa

 

Pasal 4

 

(1)  Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam memyelenggarakan pemerintahan berkewajiban melakukan koordinasi, integritas dan sinkronisasi;

(2)  Setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

(3)  Setiap pimpinan satuan organisasi melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada atasannya secara tertulis, rutin dan/atau berkala.

(4)  Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3),  setiap pimpinan organisasi Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

 

Pasal 5

 

(1)  Sekretaris Desa mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

(2)  Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa apabila Kepala Desa sedang tidak ada ditempat atau berhalangan sementara;

(3)  Sekretaris Desa bisa mewakilkan kepada Kepala Urusan jika tidak ditempat atau berhalangan sementara.

 

 

Pasal 6

 

(1)  Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua Perangkat Desa.

(2)  Untuk kelancaran tugas, Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

(3)  Setiap Perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang ketugasan secara tepat waktu kepada atasannya.

 

 

 

                                                        BAB  III     

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PEMERINTAH DESA

 

Bagian Kesatu

Kepala Desa

 

Pasal 7

 

(1)  Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2)  Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

(3)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

  1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana  prasarana perDesaan, dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan.
  3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
  4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan kelembagaan masyarakat.
  5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

(4)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Kepala Desa berwenang :

  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
  4. menetapkan Peraturan Desa
  5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  6. membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
  8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  10. mengusulkan dan menerima perlimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  13. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
  14. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

 

Pasal  8

 

(1)  Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(2)  Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

(3)  Unsur Staf sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan urusan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan kondisi Desa setempat.

 

 

Paragraf 1

Sekretaris Desa

 

Pasal 9

 

(1)  Sekretaris Desa mempunyai tugas :

  1. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dalam program kerja pemerintahan Desa;
  2. pengkoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
  3. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  4. menyelenggarakan Kesekretariatan Desa;
  5. menjalankan administrasi Desa;
  6. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Desa;
  7. melaksanakan urusan rumah tangga dan perawatan sarana dan prasarana fisik Pemerintah Desa ; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.  

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sekretaris Desa mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemerintahan Desa;
  2. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Desa;
  3. pelaksaan urusan personalia Perangkat Desa;
  4. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Desa;
  5. pelaksanaan pelaporan keuangan Desa;
  6. pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan Desa;
  7. pengelolaan perpustakaan Desa;
  8. pengelolaan aset Desa; dan
  9. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Urusan Umum

 

Pasal 10

 

(1)  Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a angka 1, berkedudukan sebagai unsur Sekretariat Desa yang membantu Kepala Desa di bidang urusan umum dan perlengkapan.

(2)  Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(3)  Kepala Bidang Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan Umum.

 

Pasal 11

 

(1)  Kepala Urusan Umum dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :

  1. melakukan urusan surat menyurat;
  2. melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa;
  3. melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa;
  4. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lai-lain kegiatan Pemerintah Desa;
  5. melaksanakan pengelolaan perpustakan Desa;
  6. melakukan tugas-tugas kedinasan diluar Urusan Umum yang diberikan oleh Kepala Desa; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Umum mempunyai fungsi :

  1. melaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah Desa;
  2. melaksanaan urusan barang inventaris Desa;
  3. melaksanaan urusan rumah tangga Desa; dan
  4. melaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
  5.  

 

Paragraf 3

Urusan Perencanaan dan Keuangan

 

Pasal 12

 

(1)  Urusan Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a angka 2, berkedudukan sebagai unsur Sekretariat Desa yang membantu Kepala Desa di bidang keuangan, Perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2)  Urusan Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

 

 

(3)  Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan.

 

 

Pasal 13

 

(1)  Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDes, serta penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan Desa;
  2. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan Desa secara rutin dan/atau berkala;
  3. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
  4. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa;
  5. melaksanakan Musrenbang Desa;
  6. menyususn Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
  7. mengendalikan pelaksanaan APBdes;
  8. mengelola dan membina administrasi keuangan Desa;
  9. menggali sumber pendapatan Desa;
  10. melakukan tugas-tugas kedinasan diluar Urusan Perencanaan dan Keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa;
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

  1. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  2. penyusunan program kerja pemerintahan Desa;
  3. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
  4. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  5. pengendalian dan evaluasi;
  6. penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran;
  7. penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran;
  8. fasilitasi kesekretariatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  9. pelaksanaan penyusunan rancangan APB Desa;
  10. pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan Desa;
  11. pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan dan pelaporan keuangan Desa;
  12. pelaksanaan pungutan Desa; dan
  13. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

 

 

 

Bagian Ketiga

Pelaksana Teknis

 

Pasal 14

 

(1)  Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa;

(2)  Kepala Seksi dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa, yang berkedudukan dibawah dan betanggung jawab kepada Kepala Seksi.

 

 

Paragraf 1

Seksi Pemerintahan

 

Pasal 15

 

(1)  Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b angka 1, merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa dibidang Pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

(2)  Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

 

Pasal 16

 

(1)  Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

  1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  2. melaksanakan administrasi kependudukan;
  3. melaksanakan administrasi pertanahan;
  4. melaksanakan pembinaan social politik;
  5. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Desa;
  6. menyelesaikan perselisihan warga; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

  1. menyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  2. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
  3. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
  4. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
  5. pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  6. fasilitasi kerja sama Pemerintah Desa; dan
  7. penyelesaian perselisihan warga.

 

 

 

 

Paragraf 2

Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan

 

Pasal 17

 

(1)  Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b angka 2, merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pembangunan, pembinaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;

(2)  Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

 

Pasal 18

 

(1)  Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :

  1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan Desa;
  2. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat Desa dan sumber-sumber pendapatan Desa;
  3. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
  4. mengembangkan sarana dan prasarana pemukiman warga;
  5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
  6. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

  1. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan  program pembangunan Desa;
  2. peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana perekonomian Desa;
  3. pendataan, pengolahan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik Desa;
  4. peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa;
  5. pengembangan sarana dan prasarana pemukiman warga;
  6. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelastarian lingkungan hidup;
  7. perencanaan dan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
  8. pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk dan cerai;
  9. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang sosial;
  10. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
  11. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kepemudaan, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  12. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
  13. pelaporan dan evaluasi kegiatan kemasyarakatan; dan
  14. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.

 

 

Bagian Keempat

Pelaksana Kewilayahan

 

Pasal 19

 

(1)  Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c dipimpin seorang kepala pelaksana kewilayahan yang disebut Kepala Dusun berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(2)  Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dusun berkedudukan di bawah kepala Desa dan bertanggung jawab kepada kepala Desa.

 

Pasal 20

 

(1)  Kepala Dusun mempunyai tugas :

  1. membantu pelaksanaan tugas  Kepala Desa diwilayah Dusun yang dipimpinnya;
  2. melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban diwilayah Dusun;

 

  1. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa;
  2. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
  3. menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Desa dan diwilayah Dusun;
  4. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang diambil dibidang tugasnya; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa;

 

  1. pelaksanaan kewenanagan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
  2. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
  3. meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan.
  4. pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  5. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kebudayaan; dan
  6. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dusun.

 

 

 

 

BAB IV

HAK DAN KEWAJIABAN PEMERINTAH DESA

 

Bagian Kesatu

Kepala Desa

 

Pasal 21

 

(1)  Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak :

  1. mengusulkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  2. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  3. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Desa;
  4. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Desa dan;
  5. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas kepala Desa berkewajiban :

  1. memegang teguh dan mangamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  3. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  4. mentaatidan menegakkan peraturan Perundang-undangan;
  5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yan akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  7. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  8. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  9. mengelola keuangan dan aset Desa;
  10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  13. membina dan melestarikan nilai budaya masyarakat Desa.
  14. memberdayakan masyarakat dan kelembaga kemasyarakatan Desa;
  15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  16. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 22

 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib :

  1. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
  2. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
  3. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
  4. memberikan dan/atau menyebarkan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

 

 

Bagian Kedua

Perangkat Desa

 

Pasal 23

 

(1)  Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai hak :

  1. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Desa.
  2. mendapat cuti.
  3. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Desa..

(2)  Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
  2. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
  3. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme.
  4. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan Desa.
  5. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh peamangku kepentingan di Desa.
  6. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik.
  7. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

PEMBINAAN PERANGKAT DESA

 

Pasal 24

 

(1)  Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara dengan Keputusan Kepala Desa.

(2)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Dusun.

 

BAB  VI

HUBUNGAN KERJA

 

Pasal  25

 

(1)  Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(2)  Hal-hal yang menjadi tugas Pemerintah Desa, merupakan satu kesatuan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

(3)  Pelaksanaan tugas oleh unsur organisasi Pemerintah Desa dan kegiatan operasionalnya dilaksanakan menurut pembidangan tugas masing-masing.

(4)  Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas serta wajib melaksanakan pengawasan melekat.

 

Pasal  26

 

(1)  Hubungan kerja Kepala Desa dan BPD bersifat kemitraan dan memiliki kedudukan yang sama dan sejajar serta tidak saling membawahi dalam rangka membuat Peraturan Desa.

(2)  Hubungan kerja Kepala Desa dan BPD bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.

 

 

BAB  VII

PELAPORAN

 

Pasal  27

 

(1)  Perangkat Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan.

(2)  Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Desa dari bawahannya wajib diolah dan ditindaklanjuti untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan dan perencanaan.

 

 

 

 

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 28

 

(1)  Kepala Desa berhak menunjuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi jika salah Satu Jabatan Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang mengalami kekosongan untuk di tempatkan pada jabatan tersebut sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dengan Keputusan Kepala Desa.

 

(2)  Kepala Desa berhak menunjuk Kepala Dusun lainnya yang berdekatan atau salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang berdomisili diwilayah Dusun dimaksud sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 29

 

(1)  Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Concong Tengah Kecamatan Concong Tahun 2016 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)  Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

 

Pasal 30

 

(1)  Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2)  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

(3)  Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Concong Tengah

 

Ditetapkan di Concong Tengah

pada tanggal  2 Januari 2018

   

KEPALA DESA CONCONG TENGAH

 

 

 

              MUSMULIYADI

 

 

Diundangkan di Concong Tengah

pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DESA CONCONG TENGAH

 

 

 

RADIANSAH

LAMPIRAN I :

PERATURAN DESA CONCONG TENGAH

KECAMATAN CONCONG

NOMOR …. TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA

 

TIPE II

 

 

 

KEPALA DESA

MUSMULIYADI

BPD

MAHYUDI, S.Pd

 

                                       

 

 

 

 

SEKRETARIS DESA

RADIANSAH, SE

 

 

 

                                                                  

 

STAF

………………….

STAF

……………………

 

 

 

 

 

 

URUSAN UMUM

ERWAN JULIANTO, S.PD

URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SUPIYANTO

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

SEKSI PEMERINTAHAN

MUKLIS ADI PUTRA, SE

 

 

 

 

 

 

SEKSI PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

IRYAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUSUN IV

SIRAJUDDIN

DUSUN I

MASDAR, S.Pd.SD

DUSUN II

AMRULLAH

DUSUN III

AHMAD SOFYAN HARAHAP

M. NOR

 

 

 

 

Dibaca : 35 x

Share | Twitter | WhatsApp | Cetak